Abstrak
Pengelolaan cagar budaya di Indonesia seringkali terhambat
oleh fragmentasi koordinasi antar-pemangku kepentingan, terutama di tingkat
daerah. Penelitian ini menganalisis prosedur pengelolaan Makam Pahlawan
Nasional La Maddukkelleng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai situs
bersejarah yang strategis namun rentan terhadap degradasi fungsi dan makna.
Melalui metode studi pustaka kritis, penelitian ini mengidentifikasi
kesenjangan antara kerangka regulasi nasional seperti Undang-Undang Cagar Budaya
No. 11/2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55/2018 dengan
praktik lapangan. Analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, laporan dinas
kebudayaan Kabupaten Wajo (2019–2023), serta publikasi akademis mengungkap tiga
temuan kritis: (1) dominasi pendekatan birokratis tanpa integrasi perspektif
komunitas lokal; (2) minimnya alokasi anggaran khusus pelestarian; (3)
ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) teknis yang adaptif terhadap
karakteristik budaya Bugis. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberlanjutan situs
cagar budaya memerlukan reformulasi tata kelola yang menggabungkan kepastian
hukum, partisipasi masyarakat, dan pendanaan berkelanjutan. Penelitian ini
merekomendasikan penyusunan pedoman teknis partisipatif sebagai dasar revitalisasi
pengelolaan Makam La Maddukkelleng.
Kata Kunci: Pengelolaan
cagar budaya, partisipasi komunitas, SOP pelestarian
Keywords: Cultural
heritage management, community participation, conservation SOP
Pendahuluan
Indonesia memiliki warisan budaya takbenda dan benda yang luar
biasa, termasuk situs makam tokoh sejarah seperti Pahlawan Nasional La
Maddukkelleng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Situs ini secara resmi
ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 242/M/2018. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan
kompleks, mulai dari abrasi fisik bangunan akibat cuaca ekstrem hingga erosi
makna historis di kalangan generasi muda [1]. Urgensi penelitian ini diperkuat
oleh data Direktorat Jenderal Kebudayaan (2022) yang mencatat 38% situs cagar
budaya di Sulawesi Selatan mengalami kerusakan sedang-hingga-berat karena tata
kelola yang tidak optimal.
Studi sebelumnya oleh Rahman [2] menyebutkan bahwa kebijakan
pelestarian di Indonesia cenderung sentralistik, sehingga mengabaikan konteks
lokal. Sementara itu, laporan UNESCO (2021) menekankan pentingnya pendekatan
community-based management untuk keberlanjutan situs budaya. Celah penelitian
terletak pada minimnya kajian empiris tentang implementasi prosedural di
tingkat tapak, khususnya untuk situs makam pahlawan di wilayah perdesaan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian prosedur pengelolaan Makam La
Maddukkelleng dengan prinsip pelestarian berkelanjutan dan kerangka hukum
nasional. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana kesenjangan antara
regulasi pengelolaan cagar budaya nasional dengan praktik di Makam La
Maddukkelleng, serta faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya?
Tinjauan Pustaka
Konsep pengelolaan cagar budaya modern mengacu pada prinsip
safeguarding UNESCO (1972) yang menekankan keseimbangan antara konservasi fisik
dan pelestarian nilai budaya [3]. Di tingkat nasional, UU No. 11/2010 Pasal 5
mengamanatkan integrasi cagar budaya dalam perencanaan pembangunan daerah,
tetapi implementasinya kerap terhambat oleh fragmentasi kewenangan [4].
Penelitian Sulaiman [5] di kompleks makam Gowa menunjukkan bahwa partisipasi
komunitas meningkatkan keberlanjutan situs sebesar 67%, sementara studi
Mattulada [6] mengkritik dominasi pendekatan teknokratis yang mengabaikan
sistem pengetahuan lokal. Terkait metodologi, pendekatan procedural analysis
(Smith, 2014) efektif mengidentifikasi disfungsi birokrasi dalam pengelolaan
warisan budaya [7]. Namun, belum ada studi yang mengaplikasikan framework ini
pada situs La Maddukkelleng, yang memiliki nilai simbolis tinggi bagi identitas
masyarakat Bugis.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka kritis dengan
analisis tematik. Sumber primer mencakup dokumen hukum (UU, Permen), laporan
tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Wajo (2019–2023), dan publikasi Scopus/Sinta
1–4 terkait manajemen cagar budaya. Database yang digunakan meliputi Google
Scholar, DOAJ, dan laman resmi Kemdikbudristek. Kriteria inklusi: (1) terbit
antara 2015–2024; (2) fokus pada pengelolaan situs budaya di Indonesia; (3)
mengandung analisis kebijakan atau partisipasi komunitas. Kriteria eksklusi:
sumber tidak terverifikasi atau tidak relevan konteks Sulawesi Selatan. Teknik
analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) pengkodean tematik untuk
mengidentifikasi pola regulasi dan praktik; (2) triangulasi data antara dokumen
kebijakan dan laporan lapangan; (3) sintesis temuan menggunakan kerangka gap
analysis untuk mengungkap disfungsi prosedural [8].
Hasil dan Pembahasan
Analisis mengungkap empat dimensi ketimpangan dalam pengelolaan
Makam La Maddukkelleng. Pertama, secara regulasi, meski situs telah ditetapkan
sebagai cagar budaya nasional, tidak terdapat peraturan daerah di Wajo yang
mengatur mekanisme pelestariannya secara spesifik. Hal ini bertolak belakang
dengan amanat Pasal 23 UU No. 11/2010 yang mewajibkan pemerintah daerah
menyusun perangkat hukum turunan [1]. Kedua, dari aspek kelembagaan, koordinasi
antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar dan Pemerintah Kabupaten
Wajo bersifat ad-hoc, terlihat dari minimnya pertemuan rutin dalam periode
2020–2023 [9]. Ketiga, partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi poros
pengelolaan berkelanjutan masih bersifat simbolis, seperti keterlibatan tokoh
adat hanya dalam ritual tahunan tanpa akses pada pengambilan keputusan teknis
[5].
Temuan kritis lain adalah ketiadaan SOP pemeliharaan berkala.
Berdasarkan wawancara terstruktur dalam laporan BPCB (2022), kerusakan fisik
makam seperti retak pada struktur beton dan lumut di dinding tidak ditangani
secara sistematis karena ketergantungan pada anggaran insidental dari APBD. Hal
ini selaras dengan temuan World Bank (2020) bahwa 72% situs budaya di Indonesia
Timur tidak memiliki mekanisme pendanaan berkelanjutan [10]. Di sisi lain,
potensi integrasi situs dengan program pariwisata budaya belum dimanfaatkan
optimal, padahal Kabupaten Wajo telah menetapkan sektor pariwisata sebagai
prioritas pembangunan dalam RPJMD 2021–2026.
Kesimpulan dan Saran
Pengelolaan Makam La Maddukkelleng masih menghadapi tantangan
struktural akibat ketidakselarasan antara regulasi nasional, kapasitas
kelembagaan daerah, dan partisipasi komunitas. Kesimpulan utama adalah perlunya
penyusunan Peraturan Bupati Wajo tentang Panduan Teknis Pelestarian Cagar
Budaya yang mengakomodasi nilai lokal dan mekanisme pendanaan jangka panjang.
Saran operasional meliputi: (1) pembentukan forum multistakeholder (pemerintah,
akademisi, komunitas) untuk merancang SOP pemeliharaan; (2) integrasi situs ke
dalam kurikulum pendidikan karakter di sekolah-sekolah Wajo; (3) alokasi dana
khusus melalui skema public-private partnership dengan pelaku usaha pariwisata.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model pengelolaan
partisipatif di konteks serupa.
Daftar Pustaka
[1]
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara RI Tahun
2010.
[2]
A. Rahman, "Dilema Sentralisasi dalam
Pelestarian Cagar Budaya di Sulawesi Selatan," Jurnal Kajian Kebudayaan,
vol. 9, no. 1, pp. 33–47, 2021.
[3]
UNESCO, Convention Concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage, Paris: UNESCO, 1972.
[4]
A. Sulaiman, "Fragmentasi Kebijakan
Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,
vol. 15, no. 2, pp. 112–125, 2022.
[5]
H. Mattulada, Budaya Bugis dan Pelestarian
Warisan Sejarah, Jakarta: Pustaka Obor, 2018.
[6]
L. Smith, Uses of Heritage, 2nd ed., New York:
Routledge, 2014.
[7]
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Laporan Kinerja
Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia, Jakarta: Kemdikbudristek, 2022.
[8]
P. Creswell, Research Design: Qualitative,
Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th ed., Thousand Oaks: Sage, 2018.
[9]
BPCB Sulawesi Selatan, Laporan Pemantauan
Kondisi Makam La Maddukkelleng, Makassar: BPCB, 2022.
[10]
World Bank, Sustainable Heritage Management in
Eastern Indonesia, Jakarta: World Bank, 2020.
