Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Penghapusan Honorer

Pemerintah Daerah, tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran dan tenaga kerja pemerintah daerah. Beberapa isu utama yang muncul meliputi keterbatasan anggaran belanja pegawai, kebutuhan mendesak untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta perubahan regulasi terkait penghapusan tenaga honorer.

Pembatasan Belanja Pegawai dan Dampaknya

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan bahwa setiap daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Jika persentase belanja pegawai melebihi angka tersebut, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dalam waktu paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, yaitu paling lambat Februari 2027.

Sebahagian Pemerintah Daerah kini menghadapi dilema besar: di satu sisi, mereka harus segera mengangkat P3K untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor vital; di sisi lain, mereka diharuskan mematuhi batas maksimal belanja pegawai sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gaji P3K yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ini pada akhirnya harus dikelola secara cermat mengingat tidak sepenuhnya didukung oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jangka panjang.

Penghapusan Tenaga Honorer dan Strategi Transisi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kepegawaian Negara, per 1 Januari 2025 tidak akan ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Semua pegawai pemerintahan harus memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau P3K. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi Pemerintah Daerah, mengingat dominasi tenaga honorer yang saat ini ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Strategi Mengatasi Penghapusan Tenaga Honorer:

1.      Perencanaan dan Penataan Tenaga Kerja:

• Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang diperlukan serta posisi-posisi yang perlu diisi.
• Penataan Struktur: Mengkaji ulang struktur organisasi agar posisi kritis dapat diisi dengan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai.

2.      Pengangkatan dan Penerimaan ASN:

• Seleksi dan Pengangkatan: Menyusun proses seleksi yang transparan dan akuntabel untuk pengangkatan PNS atau P3K sesuai dengan kebutuhan.
• Pelatihan dan Orientasi: Memberikan pelatihan serta orientasi kepada pegawai baru agar mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara efektif.

3.      Penerapan P3K sebagai Solusi:

• Pengangkatan P3K: Menggunakan tenaga P3K sebagai solusi sementara untuk mengisi posisi yang belum dapat diisi oleh PNS.
• Prioritas pada Sektor Kritis: Mengutamakan pengangkatan P3K di sektor-sektor yang sangat memerlukan tenaga kerja segera.

4.      Manajemen Transisi dan Komunikasi:

• Pengelolaan Transisi: Menyusun rencana manajemen transisi yang matang untuk meminimalkan gangguan terhadap operasi OPD.
• Komunikasi Terbuka: Berkomunikasi dengan tenaga honorer secara transparan mengenai perubahan yang akan terjadi serta peluang yang tersedia dalam sistem ASN.

5.      Optimalisasi Pengelolaan Anggaran:

• Penyesuaian Anggaran: Merencanakan anggaran secara efektif agar dapat mencakup biaya pengangkatan dan pelatihan ASN atau P3K.
• Pendanaan Tambahan: Mencari sumber pendanaan tambahan dari pemerintah pusat atau sumber lain untuk mendukung proses transisi.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghadapi tantangan anggaran dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah perlu fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

• Optimalisasi Pendapatan: Mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi dan retribusi daerah yang ada.
• Diversifikasi Sumber: Membangun sumber pendapatan baru, seperti investasi daerah dan pengembangan sektor industri serta pariwisata.
• Sistem yang Efisien: Meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kebocoran anggaran melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang lebih ketat.

 

Sebahagian Besar Pemerintah Daerah sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran dan kepegawaian, terutama terkait dengan batasan belanja pegawai dan penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan mulai 2025. Untuk menghadapi tantangan ini, perencanaan yang matang dan penataan tenaga kerja yang baik sangat diperlukan. Pengangkatan P3K, peningkatan PAD, serta pengelolaan anggaran yang optimal merupakan solusi yang bisa diambil. Dengan strategi yang tepat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola transisi ini dengan baik, tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan "Cagar Budaya Masjid Tua Tosora"

Pendahuluan

Masjid Tua Tosora, yang terletak di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol peradaban Islam di Nusantara. Didirikan pada tahun 1621 oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrungi, masjid ini menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah Kerajaan Wajo dan penyebaran Islam di wilayah tersebut [2][3]. 

Perlindungan Cagar Budaya Masjid Tua Tosora

Perlindungan cagar budaya adalah langkah penting untuk memastikan kelestarian situs bersejarah seperti Masjid Tua Tosora. Pemerintah Kabupaten Wajo telah berupaya melindungi masjid ini dengan berbagai cara. Salah satu langkah signifikan adalah pembangunan bangunan pelindung yang diresmikan pada tahun 2021. Bangunan ini dirancang untuk melindungi struktur masjid dari kerusakan akibat cuaca dan faktor eksternal lainnya [6][7]. Bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari Panglima Kodam XIV Hasanuddin, menunjukkan adanya dukungan yang kuat untuk pelestarian masjid ini [6].

Selain itu, pemerintah setempat juga menetapkan peraturan desa yang mendukung pelestarian budaya, seperti Peraturan Desa Nomor 7 tentang Pekan Budaya Wanua Tosora dan Peraturan Desa Nomor 8 tentang Kegiatan Tahunan Budaya Religi [1]. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya.

Pengembangan Cagar Budaya Masjid Tua Tosora

Pengembangan cagar budaya melibatkan upaya untuk meningkatkan daya tarik dan fungsi situs tersebut. Masjid Tua Tosora telah mengalami transformasi dari masa ke masa. Awalnya, masjid ini sempat terbengkalai, tetapi kini telah difungsikan kembali sebagai tempat ibadah [2]. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas yang ada, seperti menambah galeri dan atraksi budaya yang dapat menarik lebih banyak pengunjung.

Desa Tosora juga telah dikembangkan menjadi desa wisata, yang menawarkan pengalaman wisata religi dan budaya. Ini termasuk kunjungan ke makam Sayyid Jamaluddin Akbar Husein, salah satu penyebar Islam pertama di Nusantara [1]. Dengan demikian, pengembangan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik masjid, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya.

Pemanfaatan Cagar Budaya Masjid Tua Tosora

Pemanfaatan cagar budaya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian situs tersebut. Masjid Tua Tosora telah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata religi yang menarik wisatawan, penggiat budaya, dan tokoh agama [3][6]. Kegiatan-kegiatan seperti peringatan Maulid dan Haul Sayyid Jamaluddin Akbar Husein menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana spiritual dan budaya yang kental [1].

Selain itu, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat setempat dan pengunjung. Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Masjid Tua Tosora, masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya bangsa [5]. Pemanfaatan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menekankan pentingnya pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya [5].

Masjid Tua Tosora adalah salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi. Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam melestarikan situs ini. Namun, masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan fungsi masjid ini, seperti pengembangan fasilitas wisata dan program edukasi yang lebih komprehensif.

Rujukan:

[1] https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/masjid_tua_tosora__makam_assheyck_jamaluddin_akbar_husein__keturunan_rasullullah_ke20

[2] http://repositori.uin-alauddin.ac.id/25179/

[3] https://www.liputan6.com/islami/read/5197893/kisah-masjid-tua-tosora-wajo-yang-didirikan-cucu-rasulullah-saw-di-sulsel

[4] https://jurnal.uns.ac.id/sepa/issue/download/1374/pdf3

[5] https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pemanfaatan-cagar-budaya-untuk-kepentingan-pendidikan-dan-kebudayaan/

[6] https://halosulsel.com/detailpost/wisata-religi-cagar-budaya-masjid-tua-tosora-makin-diminati-amran-mahmud-kita-lindungi-untuk-anak-cucu

[7] https://lintascelebes.com/2022/01/08/peresmian-bangunan-pelindung-masjid-tua-tosora-bupati-wajo-ini-upaya-lindungi-cagar-budaya/

Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya "Masjid Tosora di Kabupaten Wajo"

Masjid Tua Tosora, yang terletak di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, adalah salah satu situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi. Dibangun pada tahun 1621 oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrungi, masjid ini merupakan masjid raya pertama di wilayah Kerajaan Wajo dan menjadi pusat penyebaran Islam di daerah tersebut[1][4]. Untuk menjaga kelestariannya, berbagai upaya sosialisasi dan pelestarian telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Masjid Tosora tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol keislaman dan kebudayaan di Kabupaten Wajo. Di dalam kompleks masjid ini terdapat makam Syekh Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, seorang ulama keturunan Rasulullah ke-20 yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara[1][2]. Kehadiran situs-situs bersejarah lainnya seperti makam para raja dan struktur bangunan kuno menambah nilai historis dari Masjid Tosora[3].

Upaya Pelestarian

Pembangunan Pelindung

Salah satu langkah konkret dalam pelestarian Masjid Tosora adalah pembangunan atap pelindung yang diresmikan pada tahun 2022. Inisiatif ini diprakarsai oleh Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, sebagai upaya untuk melindungi struktur cagar budaya dari kerusakan akibat cuaca dan faktor lainnya[5]. Selain itu, berbagai bantuan seperti ubin dan material bangunan lainnya telah disumbangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung pelestarian masjid ini[1].

Kegiatan Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Wajo secara aktif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

Wisata Religi: Mengajak tokoh agama dan masyarakat lintas agama untuk mengunjungi Masjid Tosora dan mengenal sejarah serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan budaya[1].

Pekan Budaya Wanua Tosora: Pemerintah Desa Tosora menetapkan Peraturan Desa Nomor 7 tentang Pekan Budaya Wanua Tosora yang diadakan setiap tahun pada tanggal 22-27 September. Acara ini bertujuan untuk memperingati dan mempromosikan kekayaan budaya Tosora, termasuk Masjid Tua Tosora[2].

Tantangan dan Solusi

Tantangan

Pelestarian cagar budaya seperti Masjid Tosora tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

Kerusakan Fisik: Struktur bangunan yang sudah tua rentan terhadap kerusakan, baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia.

Kurangnya Kesadaran: Tidak semua masyarakat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif.

Solusi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

Edukasi dan Kampanye: Mengadakan program edukasi dan kampanye tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui media sosial, seminar, dan lokakarya.

Kolaborasi: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan.

Sosialisasi pelestarian cagar budaya Masjid Tosora di Kabupaten Wajo merupakan langkah penting dalam menjaga warisan sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia. Melalui berbagai upaya pelestarian dan kegiatan sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan situs-situs bersejarah ini. Dengan demikian, generasi mendatang dapat terus menikmati dan belajar dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh Masjid Tosora.

Rujukan:

[1] https://www.liputan6.com/islami/read/5197893/kisah-masjid-tua-tosora-wajo-yang-didirikan-cucu-rasulullah-saw-di-sulsel

[2] https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/masjid_tua_tosora__makam_assheyck_jamaluddin_akbar_husein__keturunan_rasullullah_ke20

[3] https://katasulsel.com/2024/03/06/jejak-sejarah-masjid-tua-tosora-simbol-keislaman-dan-kebudayaan-di-wajo-sulawesi-selatan/

[4] https://makassar.tribunnews.com/2024/03/20/tentang-masjid-tua-tosora-dan-sejarah-masuknya-islam-di-kabupaten-wajo

[5] https://lintascelebes.com/2022/01/08/peresmian-bangunan-pelindung-masjid-tua-tosora-bupati-wajo-ini-upaya-lindungi-cagar-budaya/

[6] https://makassar.tribunnews.com/2021/10/18/arkeolog-kritisi-langkah-pemkab-wajo-pasangi-cungkup-di-masjid-tua-tosora