Objek Pemajuan Kebudayaan: Konsep, Klasifikasi, dan Strategi Pelestariannya

 Abstrak

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) merupakan elemen kunci dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Indonesia. Artikel ini mengkaji konsep OPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, klasifikasi 10 kategori objek budaya, serta strategi holistik untuk pelestariannya. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan memadukan kajian literatur, regulasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian OPK memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, teknologi, dan kebijakan internasional. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendekatan dinamis yang mengakui perubahan budaya sebagai bagian alami dari ekosistem kebudayaan. 

 Kata kunci: Objek Pemajuan Kebudayaan, klasifikasi budaya, pelestarian budaya, UU No. 5/2017, strategi kebudayaan. 

1. Pendahuluan

Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan bagi kelestarian budaya Indonesia. Sebagai negara dengan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, upaya pemajuan kebudayaan menjadi fondasi penting untuk mempertahankan identitas nasional . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa OPK adalah elemen budaya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep OPK, klasifikasinya, serta strategi efektif untuk pelestariannya di era modern. 

2. Konsep Objek Pemajuan Kebudayaan

OPK didefinisikan sebagai segala bentuk ekspresi budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau spiritual bagi masyarakat. Menurut UU No. 5/2017, kebudayaan mencakup "cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat", yang meliputi aspek material dan non-material . OPK tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber daya dinamis yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Contohnya, batik awalnya eksklusif untuk keraton, tetapi kini menjadi simbol identitas nasional dan komoditas ekonomi . 

 Konsep ini menekankan bahwa kebudayaan adalah proses interaktif antarmasyarakat, di mana pertemuan budaya lain memperkaya makna dan nilai suatu unsur budaya . Misalnya, musik keroncong adalah hasil akulturasi pengaruh Portugis, Melayu, dan Jawa . 

3. Klasifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan UU No. 5/2017, OPK diklasifikasikan ke dalam 10 kategori : 

 1. Tradisi Lisan: Cerita rakyat, pantun, dan dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. 

2. Manuskrip: Naskah kuno seperti babad dan kitab yang mengandung nilai sejarah. 

3. Adat Istiadat: Tata kelola lingkungan dan penyelesaian sengketa adat. 

4. Ritus: Upacara keagamaan, kelahiran, atau kematian. 

5. Pengetahuan Tradisional: Pengobatan herbal, metode pertanian lokal, dan kearifan ekologi (misal: "Alam Takambang Jadi Guru" di Minangkabau) . 

6. Teknologi Tradisional: Arsitektur tradisional, sistem irigasi, dan alat transportasi tradisional. 

7. Seni: Tari, musik, seni rupa, dan sastra. 

8. Bahasa: Bahasa daerah sebagai identitas kultural. 

9. Permainan Rakyat: Congklak, gobak sodor, dan gasing. 

10. Olahraga Tradisional: Pencak silat, lompat batu Nias, dan debus. 

 Sistem multi-tagging memungkinkan satu unsur budaya masuk ke beberapa kategori. Contohnya, batik bisa diklasifikasikan sebagai seni, teknologi tradisional (canting), dan bagian dari ritus . 

4. Strategi Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan

Pelestarian OPK memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut strategi utama: 

 4.1 Pelestarian Berbasis Masyarakat

Masyarakat adalah pemilik utama budaya. Program pemberdayaan seperti pelatihan pengrajin tenun dan dokumentasi tradisi lisan oleh komunitas lokal dapat menjaga keberlanjutan OPK . Contoh: Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan mempertahankan "Pasang Ri Kajang" melalui internalisasi nilai adat . 

 4.2 Pemanfaatan Teknologi Digital

Digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi degradasi budaya. Aplikasi pengenalan alat musik tradisional berbasis Android atau dokumentasi manuskrip dalam bentuk digital dapat menjangkau generasi muda . 

 4.3 Peran Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat regulasi, seperti alokasi anggaran untuk inventarisasi OPK dan penetapan Perda (Peraturan Daerah) yang melindungi ekspresi budaya tradisional . Program "Pemajuan Kebudayaan" juga harus mencakup aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan . 

 4.4 Pendidikan dan Internaliasi Budaya

Integrasi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dapat membentuk kesadaran generasi muda. Misalnya, pembelajaran sejarah melalui rumah adat Saoraja Sawitto di Sulawesi . 

 4.5 Kerjasama Internasional

Partisipasi dalam konvensi UNESCO atau pertukaran budaya global membantu mempromosikan OPK ke kancah internasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya . 

5. Kesimpulan

OPK merupakan jantung dari identitas budaya Indonesia yang perlu dilestarikan melalui strategi inovatif dan kolaboratif. Klasifikasi 10 kategori dalam UU No. 5/2017 memberikan kerangka jelas untuk identifikasi dan perlindungan, sementara pendekatan holistik—melibatkan masyarakat, teknologi, dan kebijakan—menjamin keberlanjutan budaya di tengah arus globalisasi. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan zaman. 

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan . 

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta . 

- Sedyawati, E. (2015). *Budaya dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia . 

- Samongilailai, H. N., & Utomo, A. B. (2024). *Strategi Melestarikan Budaya Indonesia di Era Modern*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora . 

- Ahmadin, M. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. CV Widina Media Utama .