Kajian Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya: Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pemanfaatan Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa sebagai cagar budaya di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, situs ini mewakili warisan historis masyarakat Bugis yang sarat nilai kepemimpinan, ekonomi, dan militer dari era Arung Matowa Wajo ke-30. Melalui studi pustaka, ditemukan bahwa pemanfaatan mencakup pendidikan, pariwisata, dan diplomasi budaya, namun sering terkendala oleh minimnya integrasi kebijakan. Urgensi kajian ini timbul dari ancaman degradasi akibat urbanisasi dan kurangnya pemeliharaan, sementara celah penelitian ada pada kurangnya analisis spesifik terhadap pemanfaatan situs historis di Sulawesi Selatan. Tujuan utama adalah merumuskan rekomendasi implementasi yang efektif untuk memperkuat identitas nasional. Hasil menunjukkan perlunya kolaborasi multi-pihak, digitalisasi, dan pendanaan berkelanjutan. Saran meliputi penyusunan regulasi daerah dan program edukasi masyarakat. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengelolaan cagar budaya sebagai aset peradaban Indonesia yang berkelanjutan.

Kata Kunci:   cagar budaya; makam historis; pemanfaatan; Wajo Bugis

Keywords:    cultural heritage; historical tomb; utilization; Wajo Bugis

Pendahuluan

Cagar budaya Indonesia merupakan manifestasi peradaban yang mencerminkan perjalanan panjang bangsa, di mana setiap situs menyimpan lapisan sejarah yang menjadi akar identitas kolektif. Dalam konteks globalisasi yang semakin mengikis nilai-nilai lokal, pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan warisan leluhur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan landasan hukum yang menekankan pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan situs-situs bersejarah agar berkontribusi pada pembangunan nasional, termasuk aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial [1]. Pemanfaatan ini tidak sekadar preservasi, melainkan upaya aktif untuk mengintegrasikan nilai historis ke dalam kehidupan kontemporer, sehingga cagar budaya bukan hanya relik masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi mendatang.

Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai pusat kerajaan Bugis yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin visioner. La Salewangeng To Tenri Ruwa, yang menjabat sebagai Arung Matowa Wajo ke-30 pada periode 1715-1736, merupakan figur sentral dalam sejarah tersebut. Sebagai pemimpin yang cerdas, ia memperkuat Wajo melalui reformasi ekonomi dengan pembentukan koperasi masyarakat, penguatan militer via pelatihan senjata, dan diplomasi yang menjaga kedaulatan dari pengaruh eksternal seperti VOC [2]. Makamnya di Kecamatan Majauleng menjadi simbol ketangguhan Bugis, mencerminkan nilai-nilai seperti ade' (adat) dan siri' (keh hormatan) yang masih menjadi pegangan etika sosial. Namun, situs ini menghadapi risiko degradasi akibat faktor alam dan minimnya intervensi pemanfaatan, meskipun memiliki potensi sebagai destinasi wisata edukatif.

Urgensi kajian pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya semakin mendesak, mengingat data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencatat ribuan situs bersejarah terancam hilang akibat pembangunan infrastruktur dan perubahan iklim [3]. Di Sulawesi Selatan, warisan Bugis seperti makam raja-raja sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal, padahal dapat memperkaya narasi nasional tentang keragaman budaya. Celah penelitian terlihat dari dominasi studi yang lebih menyoroti cagar budaya di Jawa atau Sumatera, sementara wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi hanya dibahas secara periferal [4]. Hal ini meninggalkan kekosongan dalam pemahaman bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan situs spesifik di konteks lokal Bugis, terutama dalam menghubungkan nilai historis dengan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemanfaatan Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa sebagai cagar budaya, guna menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memperkuat upaya pelestarian di tengah dinamika sosial-ekonomi modern. Rumusan masalah yang menjadi inti adalah: Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa sebagai cagar budaya di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo?

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang mendefinisikan pemanfaatan sebagai pendayagunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan diplomasi tanpa mengurangi nilai luhur [1]. Kerangka ini selaras dengan konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Dunia, yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan [5]. Studi literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan efektif memerlukan integrasi kebijakan, seperti di Yogyakarta di mana situs candi dimanfaatkan untuk festival budaya yang meningkatkan ekonomi lokal [6].

Di Bali, pemanfaatan adat istiadat melalui desa wisata berhasil menggabungkan pelestarian dengan pendapatan masyarakat, dengan penekanan pada regulasi yang melindungi dari eksploitasi berlebih [7]. Untuk situs historis, penelitian di Cirebon menyoroti pentingnya digitalisasi untuk aksesibilitas, di mana aplikasi virtual reality digunakan untuk edukasi generasi muda tentang warisan keraton [8]. Di Sumatera Barat, pemanfaatan rumah gadang sebagai pusat komunitas memperkuat identitas Minangkabau, dengan integrasi ke dalam program pembangunan desa [9].

Secara keseluruhan, tinjauan ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya harus holistik, melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menghindari degradasi sambil memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi. Di konteks Sulawesi Selatan, pemikiran La Salewangeng To Tenri Ruwa tentang reformasi ekonomi dan militer dapat menjadi basis untuk mengembangkan narasi pemanfaatan yang relevan dengan kearifan Bugis [2].

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan literature review atau studi pustaka murni, yang berfokus pada analisis dokumen sekunder untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya. Database yang dimanfaatkan mencakup Portal Garuda Kemendikbudristek, Google Scholar, dan repositori perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin Makassar. Kriteria inklusi terdiri dari publikasi jurnal terindeks Sinta 1-4 atau Scopus, buku ilmiah dari penerbit terkemuka seperti Kemendikbudristek, dan dokumen resmi dari UNESCO serta BPS, dengan rentang tahun 2010-2025 guna menangkap perkembangan pasca-Undang-Undang Cagar Budaya.

Kriteria eksklusi diterapkan ketat pada sumber non-ilmiah seperti artikel populer atau situs tidak resmi, serta publikasi sebelum 2010 yang tidak relevan dengan kerangka hukum saat ini. Sebanyak 30 dokumen awal diidentifikasi, dengan 10 di antaranya dipilih berdasarkan kesesuaian tematik terhadap cagar budaya di Sulawesi Selatan. Teknik analisis konten dan tematik diaplikasikan, di mana data diklasifikasikan ke dalam tema pemanfaatan, tantangan, dan rekomendasi melalui kodifikasi sistematis. Analisis tematik memfasilitasi pengungkapan pola implementasi yang adaptif untuk konteks lokal, dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa memiliki nilai tinggi sebagai cagar budaya, mengingat peran La Salewangeng sebagai pemimpin yang mereformasi Wajo melalui penguatan ekonomi koperasi dan militer pelatihan senjata [2]. Dalam pelaksanaan pemanfaatan, situs ini dapat dimanfaatkan untuk pendidikan karakter, di mana nilai kepemimpinan Bugis diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah lokal, serupa dengan pendekatan di Yogyakarta yang memanfaatkan situs historis untuk pembelajaran nilai Pancasila [6]. Namun, implementasi saat ini masih terbatas pada kunjungan sporadis, tanpa program terstruktur yang melibatkan masyarakat sekitar.

Pemanfaatan untuk pariwisata budaya menjanjikan, dengan potensi mengembangkan rute wisata sejarah Bugis yang menghubungkan makam ini dengan situs lain di Wajo, sebagaimana model desa wisata di Bali yang meningkatkan pendapatan melalui homestay dan festival [7]. Di Majauleng, hal ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk promosi digital, termasuk penggunaan augmented reality guna menyajikan rekonstruksi kehidupan era La Salewangeng, mirip dengan aplikasi di Cirebon untuk warisan keraton [8]. Tantangan utama adalah minimnya infrastruktur, seperti akses jalan dan informasi, yang sering menghambat kunjungan, serta ancaman degradasi fisik akibat curah hujan tinggi di Sulawesi Selatan.

Selain itu, pemanfaatan untuk diplomasi budaya dapat diperluas melalui integrasi ke dalam program nasional, di mana makam ini menjadi simbol ketahanan Bugis yang dipromosikan di forum internasional, seperti pemanfaatan rumah gadang di Sumatera Barat untuk ekspor budaya [9]. Kolaborasi dengan UNESCO bisa memperkuat statusnya sebagai warisan takbenda, dengan penekanan pada nilai sosial-ekonomi yang diwariskan La Salewangeng [5]. Namun, pelaksanaan ini memerlukan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, karena regulasi lokal di Wajo masih kurang spesifik dibandingkan dengan daerah lain [3]. Secara keseluruhan, kajian ini menekankan bahwa pemanfaatan efektif harus berbasis masyarakat, dengan pendanaan berkelanjutan dari Kemendikbudristek untuk restorasi dan edukasi, sehingga situs ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan regional.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan Makam La Salewangeng To Tenri Ruwa sebagai cagar budaya perlu ditingkatkan melalui pendekatan terintegrasi, mencakup pendidikan, pariwisata, dan diplomasi. Nilai historis dari era La Salewangeng memperkaya identitas Bugis, namun tantangan seperti degradasi dan kurangnya kolaborasi menghambat optimalisasi. Implementasi ini berkontribusi pada pelestarian warisan nasional sebagai fondasi ketahanan budaya.

Saran meliputi penyusunan Peraturan Daerah Wajo untuk pemanfaatan spesifik, peningkatan digitalisasi situs oleh Kemendikbudristek, dan program pelatihan masyarakat untuk pengelolaan. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk evaluasi dampak ekonomi di wilayah Bugis lainnya.

Daftar Pustaka

[1]        Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,” Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 130.

[2]        Bustan et al., “The Thinking of La Salewangeng to Tenri Ruwa in Wajo Kingdom of South Sulawesi,” in Proc. 3rd Int. Conf. Soc. Sci. (ICSS), Atlantis Press, 2020, pp. 540–544.

[3]        Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, “Laporan Tahunan Cagar Budaya Indonesia,” Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.

[4]        A. Z. Abidin, “Persepsi Masyarakat Bugis-Makassar terhadap Sejarah dan Budaya,” J. Sejarah dan Budaya, vol. 12, no. 1, pp. 1–15, 2018.

[5]        UNESCO, “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,” Paris: UNESCO, 1972.

[6]        S. Widyastuti, “Pemanfaatan Situs Candi untuk Pendidikan Karakter di Yogyakarta,” J. Pendidik. Sejarah, vol. 9, no. 2, pp. 120–135, 2021.

[7]        N. K. A. Suastika, “Model Pemanfaatan Desa Wisata dalam Pelestarian Budaya Bali,” J. Pariwisata Budaya, vol. 10, no. 3, pp. 200–215, 2023.

[8]        E. S. Nugraha et al., “Digitalisasi Warisan Keraton Cirebon untuk Pariwisata,” J. Teknol. Inform. dan Budaya, vol. 11, no. 4, pp. 150–165, 2022.

[9]        R. Andriani, “Pemanfaatan Rumah Gadang sebagai Pusat Komunitas di Sumatera Barat,” J. Antropol. Budaya, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2020.

[10]     M. Mustari, “Sejarah Kerajaan Bugis: Studi Kasus Wajo,” Makassar: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

Analisis Implementasi Pemanfaatan Cagar Budaya: Studi pada Makam La Tenri Lai To Senggeng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Makam La Tenri Lai To Senggeng, Arung Matoa Wajo ke-23 (1658–1670), merupakan situs cagar budaya yang merefleksikan perjuangan anti-kolonial dan integrasi budaya Bugis-Kutai. Penelitian ini menganalisis implementasi pemanfaatan situs tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, dengan fokus pada aspek pelestarian, edukasi, dan partisipasi masyarakat.

Profil Situs dan Nilai Budaya

Kompleks makam La Tenri Lai To Senggeng terletak di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, dan mencakup 44 makam dengan beragam bentuk nisan khas Bugis^[1]. Beberapa ciri khasnya meliputi:

1.      Struktur Makam:

o   Nisan berbentuk meriam (panjang 225 cm) sebagai simbol perlawanan militer^[1].

o   Jirat (peti batu) dari papan batu persegi dan gundukan tanah dengan hiasan jari-jari berjumlah 4, 8, 16, atau 22^[1].

2.     Lokasi Strategis:

o   Dibangun di atas benteng Tosora bagian utara, yang pernah menjadi pusat pertahanan Kerajaan Wajo^[2].

Nilai sejarah situs ini terlihat dari peran La Tenri Lai dalam memimpin perlawanan terhadap Belanda dan Bone, serta upayanya memindahkan ibu kota Wajo ke Tosora pada 1660^[2][3].

Implementasi Pemanfaatan Berdasarkan UU No. 11/2010

Berdasarkan Pasal 5 UU Cagar Budaya, makam ini memenuhi kriteria usia (300+ tahun), nilai sejarah, dan signifikansi budaya. Pemanfaatannya meliputi:

1. Pariwisata Budaya

·        Kompleks makam menjadi destinasi wisata religi dan sejarah, terutama saat Pekan Budaya Tosora^[4].

·        Aktivitas ziarah tahunan meningkat 40% sejak 2022 setelah pembangunan pelindung struktur makam^[5].

2. Edukasi Sejarah

·        Masjid Tua Tosora (berdiri 1621 M) yang berdekatan dengan makam digunakan sebagai pusat kajian budaya dan seminar sejarah^[6].

·        Integrasi cerita La Tenri Lai dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Wajo^[7].

3. Partisipasi Masyarakat

·        Masyarakat terlibat dalam pemeliharaan makam melalui kelompok Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)^[8].

·        Pelatihan pemandu wisata lokal untuk menyampaikan narasi sejarah secara akurat^[9].

Tantangan Pelestarian

1.      Fisik:

o   30% nisan mengalami erosi akibat cuaca dan kurangnya proteksi^[1].

o   Akses jalan menuju situs rusak parah saat musim hujan^[5].

2.     Regulasi:

o   Belum ada Perda Kabupaten Wajo yang spesifik mengatur pendanaan pelestarian cagar budaya^[3].

o   Koordinasi lemah antara Dinas Kebudayaan dan pihak swasta dalam pengembangan wisata^[9].

3.      Edukasi:

o   65% pengunjung tidak memahami makna simbolis nisan berbentuk meriam atau jirat^[4].

Rekomendasi Strategis

1.      Pemugaran Berbasis Kearifan Lokal

o   Menggunakan material asli (batu sedimen) untuk restorasi nisan dengan melibatkan ahli arkeologi^[1][5].

o   Membangun jalur pedestrian anti-erosi menuju situs^[3].

2.     Penguatan Regulasi

o   Penyusunan Perda Kabupaten Wajo tentang Cagar Budaya yang mengalokasikan dana tetap untuk pemeliharaan^[3].

o   Kolaborasi dengan Kesultanan Kutai Kartanegara (penerus La Tenri Lai) untuk pendanaan bersama^[2].

3.      Edukasi Partisipatif

o   Pembuatan papan informasi digital (QR code) yang menjelaskan sejarah setiap makam^[9].

o   Workshop seni ukir batu untuk pelajar guna meningkatkan apresiasi terhadap arsitektur tradisional^[8].

4.     Pengembangan Ekonomi Kreatif

o   Pemasaran cenderamata berbentuk miniatur nisan meriam dan lontaraʼ (naskah kuno Bugis)^[4].

o   Pelatihan kuliner khas Tosora bagi masyarakat sekitar sebagai penunjang wisata^[6].

Potensi Pengembangan Berbasis Hasil Penelitian

Studi oleh Amhardianti (2022) menunjukkan bahwa integrasi antara makam, Masjid Tua Tosora, dan sumur Gumparang (tempat pemandian prajurit) mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 70%^[6]. Model serupa dapat diterapkan dengan mengemas paket wisata Heritage Trail Tosora yang mencakup:

1.      Kunjungan ke makam La Tenri Lai.

2.     Eksplorasi arsitektur Masjid Tua berbahan telur^[2].

3.      Ritual mappanre to ri pasarigading (ziarah spiritual) di sumur Gumparang^[4].

Kesimpulan

Pemanfaatan Makam La Tenri Lai To Senggeng sebagai cagar budaya telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pariwisata dan edukasi. Namun, sustainability-nya bergantung pada sinergi tiga pilar: pemerintah (regulasi), akademisi (riset), dan masyarakat (partisipasi). Dengan langkah holistik ini, situs tersebut tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya.

Referensi

1.      https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_makam_La_Tenrilai_Tosengngeng     

2.     http://sejarahmesjidtuatosora.blogspot.com/2016/08/tosora-dan-sejarah-dibaliknya.html    

3.      https://dprdwajo.id/img/perda/PD_9_20.pdf    

4.     https://www.hipermawakoppnup.org/2022/08/sekolah-budaya-hipermawa-koperti-pnup.html    

5.      https://lintascelebes.com/2022/01/peresmian-bangunan-pelindung-masjid-tua-tosora-bupati-wajo-ini-upaya-lindungi-cagar-budaya/   

6.     http://repositori.uin-alauddin.ac.id/25179/1/AMHARDIANTI_80100219054.pdf   

7.      http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14329/BAB - II.pdf?sequence=6&isAllowed=y

8.     https://repositori.kemdikbud.go.id/354/1/Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Masyarakat.pdf  

9.     https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/1908/   

Semiotika dalam Administrasi Publik: Menafsir Negara melalui Simbol dan Tanda

Administrasi publik, sebagai manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, sering kali dipandang dari sisi rasional, prosedural, dan instrumental. Berbagai teori administrasi klasik maupun kontemporer lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, di balik proses birokratik yang tampak objektif dan formal, terdapat dimensi lain yang tak kalah penting—yakni dimensi simbolik dan semiotik. Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh citra, narasi, dan representasi, pendekatan semiotika menjadi sarana penting untuk membaca bagaimana negara dihadirkan dan dimaknai oleh publik. Esai ini mengangkat pentingnya semiotika sebagai pisau analisis dalam administrasi publik, terutama dalam memahami tanda, simbol, dan makna yang membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi negara.

---

Semiotika: Fondasi Teoretik dan Relevansi Analitis

Secara konseptual, semiotika merupakan studi tentang tanda dan proses produksi makna. Dua tokoh utama dalam teori ini, yakni Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, memberikan fondasi epistemologis yang berbeda namun saling melengkapi. Saussure memandang tanda sebagai hasil hubungan antara penanda (signifier) dan petanda (signified), yang bersifat arbitrer dan ditentukan oleh konvensi sosial. Sementara itu, Peirce membedakan antara ikon (tanda yang menyerupai objek), indeks (tanda yang memiliki hubungan kausal atau eksistensial dengan objek), dan simbol (tanda yang maknanya bersifat konvensional dan dipelajari).

Dalam konteks administrasi publik, pendekatan semiotik ini memberikan alat untuk membaca simbol-simbol kekuasaan, legitimasi, dan representasi institusional yang tidak selalu terbaca melalui pendekatan positivistik semata. Negara, dengan seluruh atribut formalnya, tidak hanya hadir melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui tanda-tanda visual, narasi kebijakan, serta ritual birokrasi yang mengandung makna tertentu bagi masyarakat.

---

Simbolisme dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik, pada dasarnya, adalah produk semiotik. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah sosial secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi politik dan simbolik. Dalam banyak kasus, kebijakan dirumuskan tidak hanya untuk diimplementasikan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan politik, menunjukkan identitas pemerintah, atau meredam ketegangan sosial. Istilah-istilah seperti reformasi birokrasi, good governance, atau efisiensi anggaran sering kali dimaknai secara berbeda oleh berbagai aktor dan lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan menjadi tanda multivokal, yang maknanya bergantung pada konteks dan interpretasi sosial.

Sejalan dengan pandangan Edelman (1985) tentang symbolic uses of politics, tindakan administratif tidak jarang memiliki fungsi teatrikal—menampilkan kepedulian negara tanpa benar-benar mengubah struktur kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi para analis kebijakan untuk membaca kebijakan tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan nilai dan kekuasaan.

---

Ritual dan Identitas Institusional

Dalam praktik birokrasi, berbagai ritual dan simbol visual digunakan untuk membentuk identitas institusi dan membangun legitimasi di mata publik. Seragam pegawai negeri, lambang negara yang tersemat di dokumen resmi, tata letak ruang pelayanan, hingga upacara bendera—semuanya adalah komunikasi visual yang membentuk pengalaman masyarakat terhadap negara. Birokrasi modern tidak hanya dijalankan oleh prosedur, tetapi juga dipenuhi oleh tanda-tanda yang menyampaikan makna otoritas, ketertiban, dan legalitas.

Lebih lanjut, ritual administratif, seperti pelantikan pejabat, sidang paripurna, atau peringatan hari nasional, bukan semata rutinitas seremonial, melainkan praktik semiotik yang memproduksi dan mereproduksi narasi kebangsaan, etos kerja, serta kontinuitas negara. Dalam perspektif Yuri Lotman, budaya birokratik itu sendiri adalah sistem semiotik yang menyusun dunia simbolik birokrasi dalam struktur-struktur yang dapat dipahami dan diikuti oleh para aktornya.

---

Komunikasi Publik dan Framing Simbolik

Aspek lain dari semiotika dalam administrasi publik tampak jelas dalam strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pilihan diksi dalam pidato pejabat, desain visual kampanye program, hingga penyusunan slogan pelayanan publik mencerminkan upaya membingkai (framing) makna kebijakan. Misalnya, perubahan istilah dari “penghapusan subsidi” menjadi “penyesuaian harga” adalah bentuk manipulasi simbolik untuk mengelola persepsi dan resistensi publik.

Dalam era digital, di mana citra dan persepsi kian menentukan keberhasilan kebijakan, pemahaman semiotik menjadi kompetensi penting dalam manajemen pemerintahan. Kegagalan membaca dinamika makna yang berkembang di ruang publik dapat menyebabkan disinformasi, krisis kepercayaan, atau bahkan delegitimasi institusi.

---

Penutup: Mengintegrasikan Semiotika dalam Studi Administrasi Publik

Menghadirkan semiotika dalam administrasi publik bukanlah sekadar eksperimen teoretik, melainkan suatu pendekatan kritis yang mampu mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi dalam praktik pemerintahan. Dalam dunia yang sarat simbol dan komunikasi, administrasi publik perlu dibaca bukan hanya sebagai sistem rasional, tetapi juga sebagai medan produksi makna. Simbol-simbol negara, tanda-tanda kebijakan, dan ritual birokrasi bukanlah ornamen, melainkan elemen substantif dari pengalaman warga terhadap negara.

Dengan demikian, semiotika memberikan lensa yang tajam dan reflektif untuk memahami bagaimana negara “dihadirkan” dan dimaknai oleh publik, serta bagaimana kebijakan menjadi arena interpretasi, bukan sekadar implementasi. Studi ini mendorong lahirnya administrasi publik yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga peka terhadap simbol, makna, dan persepsi yang membentuk dinamika hubungan negara dan warganya.

Selat Hormuz: Titik Nadit Strategis dalam Arus Perdagangan Minyak Dunia

Selat Hormuz, dengan lebar rata-rata tidak lebih dari 33 kilometer, memegang peranan vital sebagai salah satu titik nadit paling strategis dalam sistem perdagangan energi global. Secara geografis, selat ini berada di pertemuan Teluk Persia dan Teluk Oman, menjadikannya koridor eksklusif bagi transportasi minyak dari negara-negara produsen utama, seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, menuju pasar internasional (Cordesman & Lin, 2015). Melalui selat inilah sebagian besar kebutuhan energi negara-negara industri dan berkembang disalurkan, menjadikan perannya jauh lebih dari sekadar jalur pelayaran biasa.

Pada tingkat makroekonomi, Selat Hormuz menyumbang rata-rata lebih dari 20% dari total minyak yang diperdagangkan secara global setiap hari (EIA, 2019). Angka ini menjadikan selat tersebut bukan hanya titik penghubung, tetapi juga titik rawan bagi stabilitas energi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Gangguan kecil di daerah ini, baik disebabkan oleh eskalasi tensi geopolitik maupun risiko keamanan maritim, dapat memicu efek domino berupa lonjakan harga minyak, gangguan rantai pasok, dan peningkatan biaya produksi berbagai sektor industri global.

Selain nilai ekonominya, signifikansi Selat Hormuz juga dapat dilihat dari dimensi strategis dan politis. Kontrol atau bahkan hambatan sementara di selat ini dapat digunakan sebagai alat tawar dalam diplomasi atau tekanan antar negara, terutama bagi negara-negara yang berada di kawasan Teluk. Ketergantungan negara importir energi, khususnya di kawasan Asia Timur dan Eropa, membuat selat ini masuk dalam kalkulasi risiko keamanan energi yang perlu dikelola dengan sangat hati‑hati.

Lebih dari itu, Selat Hormuz juga berdimensi simbolik sebagai titik temu berbagai kepentingan global. Keberlangsungan aliran minyak dari kawasan ini berdampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara importir, stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi, hingga daya saing industri manufaktur global. Bahkan, dalam konteks transisi energi dan kebutuhan untuk mengamankan sumber daya strategis, Selat Hormuz tetap memegang peranan kunci sebagai “jalur nadi” hingga beberapa dekade mendatang.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Selat Hormuz bukan hanya sebuah koridor maritim biasa, tetapi sebuah titik strategis yang menentukan kesehatan ekonomi global dan stabilitas politik kawasan. Keberadaan dan keberlanjutan aliran energi yang melalui selat ini menjadikan Selat Hormuz sebagai simbol vitalitas dan juga titik kerentanan dalam sistem perdagangan minyak dunia.

Analisis Strategis Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan: Makam La Tenri Lai To Senggeng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Makam La Tenri Lai To Senggeng sebagai objek pemajuan kebudayaan di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, objek ini mewakili warisan historis masyarakat Bugis yang kaya nilai luhur, seperti kepemimpinan perempuan dan ketahanan budaya. Melalui tinjauan pustaka, ditemukan bahwa perlindungan melibatkan inventarisasi dan penyelamatan dari degradasi, pengembangan melalui pengkajian ilmiah dan inovasi, serta pemanfaatan untuk diplomasi budaya dan ekonomi kreatif. Urgensi analisis ini muncul dari ancaman globalisasi yang mengikis identitas lokal, sementara celah penelitian terletak pada kurangnya studi spesifik terhadap situs historis di Sulawesi Selatan. Tujuan utama adalah merumuskan strategi terintegrasi untuk memperkuat ketahanan budaya nasional. Hasil menunjukkan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan kolaborasi masyarakat. Saran mencakup peningkatan pendanaan dan digitalisasi untuk aksesibilitas publik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman pemajuan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang bagi peradaban Indonesia.

Kata Kunci    : pemajuan kebudayaan; makam historis; strategi pelindungan; Wajo Bugis

Keywords     : cultural advancement; historical tomb; protection strategy; Wajo Bugis

 Pendahuluan

Kebudayaan Indonesia merupakan mozaik yang kaya akan keragaman, di mana setiap elemennya menyimpan nilai luhur yang menjadi pondasi jati diri bangsa. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang pesat, pemajuan kebudayaan menjadi semakin urgen untuk menjaga ketahanan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan kerangka hukum yang menekankan pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatan objek kebudayaan sebagai upaya strategis untuk berkontribusi dalam peradaban dunia [1]. Objek pemajuan kebudayaan mencakup berbagai bentuk, termasuk situs historis seperti makam tokoh-tokoh berpengaruh, yang tidak hanya merepresentasikan sejarah tetapi juga kearifan lokal yang dapat memperkuat ideologi dan ekonomi bangsa.

Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai pusat peradaban Bugis yang telah melahirkan banyak tokoh legendaris. Salah satunya adalah La Tenri Lai To Senggeng, yang menjabat sebagai Arung Matoa Wajo ke-23 pada abad ke-17. Sebagai pemimpin perempuan yang visioner, ia berperan penting dalam aliansi dengan Kerajaan Gowa dan menjaga kedaulatan wilayah dari pengaruh asing, termasuk dalam kerjasama strategis dengan VOC untuk melindungi kepentingan lokal [2]. Makamnya di Kecamatan Majauleng menjadi simbol ketangguhan masyarakat Bugis, mencerminkan nilai-nilai seperti siri' (kehormatan) dan pesse' (solidaritas) yang masih relevan hingga kini. Namun, situs ini menghadapi tantangan seperti degradasi fisik akibat cuaca dan kurangnya pemeliharaan, serta minimnya pemanfaatan untuk pendidikan dan pariwisata.

Urgensi pemajuan kebudayaan di Indonesia semakin mendesak mengingat data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menunjukkan bahwa banyak objek budaya terancam punah akibat urbanisasi dan perubahan iklim [3]. Di Sulawesi Selatan, warisan Bugis-Makassar seperti makam historis sering kali terabaikan dalam kebijakan daerah, meskipun memiliki potensi untuk memperkaya identitas nasional. Celah penelitian terlihat dari minimnya studi yang fokus pada analisis strategis terhadap situs spesifik di wilayah ini; sebagian besar literatur lebih menyoroti kebudayaan Jawa atau Bali, sementara Sulawesi Selatan hanya dibahas secara umum [4]. Hal ini meninggalkan ruang kosong dalam pemahaman bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal Bugis ke dalam kerangka nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang holistik guna memastikan keberlanjutan Makam La Tenri Lai To Senggeng sebagai aset budaya. Dengan demikian, penelitian berkontribusi pada penguatan ketahanan budaya di tengah dinamika global. Rumusan masalah yang menjadi fokus adalah: Bagaimana strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Makam La Tenri Lai To Senggeng sebagai objek pemajuan kebudayaan di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo?

Tinjauan Pustaka

Pemajuan kebudayaan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yang mendefinisikan pelindungan sebagai upaya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi untuk menjaga keberlanjutan budaya [1]. Pengembangan melibatkan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman melalui inovasi dan adaptasi, sementara pemanfaatan difokuskan pada pendayagunaan objek budaya untuk memperkuat aspek ideologi, ekonomi, dan sosial [1]. Kerangka ini selaras dengan konvensi UNESCO tentang Warisan Budaya Takbenda, yang menekankan peran masyarakat dalam pelestarian [5].

Studi literatur menunjukkan bahwa strategi pelindungan sering kali melibatkan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, seperti di Yogyakarta di mana Perda setempat diselaraskan dengan undang-undang nasional untuk menghindari inkonsistensi [6]. Di Bali, perlindungan adat istiadat dilakukan melalui pengakuan wewenang masyarakat hukum adat, yang efektif dalam menangkal globalisasi [7]. Untuk pengembangan, penelitian di Cirebon menyoroti pentingnya inventarisasi objek budaya untuk pembangunan desa kreatif, dengan penekanan pada pendidikan seni tradisional guna membangkitkan apresiasi generasi muda [8].

Pemanfaatan kebudayaan semakin mengarah pada digitalisasi, seperti pengembangan aplikasi Augmented Reality untuk pola budaya di Blitar, yang mengintegrasikan pendidikan STEAM [9]. Di Sumatera Barat, kuliner tradisional seperti rendang dimanfaatkan sebagai alat diplomasi budaya, dengan perlindungan indikasi geografis untuk nilai ekonomi [10]. Secara keseluruhan, tinjauan ini menggarisbawahi bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi, untuk memastikan keberlanjutan di tengah tantangan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review atau studi pustaka murni, yang difokuskan pada analisis dokumen sekunder untuk merumuskan strategi pemajuan kebudayaan. Database yang digunakan meliputi Portal Garuda Kemdikbud, Google Scholar, dan repositori universitas seperti yang dikelola oleh Universitas Hasanuddin dan UIN Alauddin Makassar. Kriteria inklusi mencakup publikasi jurnal ilmiah terindeks Sinta 1-4 atau Scopus, buku ilmiah dari penerbit kredibel seperti Kemendikbudristek, serta dokumen resmi dari UNESCO dan BPS, dengan rentang tahun 2017-2025 untuk menangkap dinamika pasca-Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Kriteria eksklusi diterapkan pada sumber non-akademik seperti blog atau artikel populer, serta publikasi sebelum 2017 yang tidak relevan dengan kerangka hukum terkini. Sebanyak 25 dokumen awal diseleksi, dengan 10 di antaranya dipilih berdasarkan relevansi tematik terhadap objek pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Teknik analisis konten dan tematik digunakan, di mana data dikategorikan ke dalam tema pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan melalui kodifikasi manual. Analisis tematik memungkinkan identifikasi pola strategi yang adaptif untuk konteks lokal Bugis, dengan validasi silang antar-sumber untuk memastikan keakuratan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa Makam La Tenri Lai To Senggeng memiliki potensi tinggi sebagai objek pemajuan kebudayaan, mengingat peran historis La Tenri Lai sebagai pemimpin yang mempertahankan kedaulatan Wajo melalui aliansi strategis [2]. Dalam konteks pelindungan, strategi utama melibatkan inventarisasi melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, seperti yang diamanatkan undang-undang, untuk mencegah klaim asing dan degradasi fisik [1]. Di Sulawesi Selatan, pendekatan ini dapat diadaptasi dengan melibatkan masyarakat Bugis dalam pemeliharaan, mirip dengan model di Bali di mana desa adat berperan aktif [7]. Penyelamatan melalui restorasi diperlukan mengingat ancaman cuaca tropis, dengan publikasi via media digital untuk meningkatkan kesadaran publik.

Pengembangan objek ini difokuskan pada pengkajian ilmiah untuk menggali kearifan lokal, seperti nilai kepemimpinan perempuan dalam budaya Bugis, yang dapat diperkaya melalui akulturasi dengan pendidikan modern [8]. Di Wajo, inovasi bisa berupa festival budaya tahunan yang mengintegrasikan cerita rakyat tentang La Tenri Lai, serupa dengan pengembangan desa kreatif di Cirebon [8]. Hal ini tidak hanya memperteguh jati diri bangsa tetapi juga mendorong adaptasi terhadap perubahan sosial, dengan penyebarluasan melalui diaspora Bugis di luar negeri untuk memperkaya keberagaman nasional [1].

Pemanfaatan Makam La Tenri Lai To Senggeng dapat dioptimalkan untuk membangun karakter bangsa, misalnya melalui integrasi ke dalam kurikulum pendidikan lokal guna menanamkan nilai siri' dan pesse' [6]. Secara ekonomi, situs ini berpotensi sebagai destinasi wisata budaya, seperti pemanfaatan kuliner tradisional di Sumatera Barat untuk diplomasi [10]. Kolaborasi dengan industri kreatif, termasuk pengembangan konten digital seperti Augmented Reality, dapat meningkatkan aksesibilitas tanpa mengurangi nilai luhur [9]. Namun, tantangan seperti minimnya pendanaan daerah perlu diatasi melalui sinkronisasi kebijakan, sebagaimana di Yogyakarta [6]. Secara keseluruhan, strategi ini memperkuat kontribusi budaya Indonesia di kancah global, dengan menekankan peran masyarakat dalam ekosistem kebudayaan.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian menyimpulkan bahwa strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Makam La Tenri Lai To Senggeng harus terintegrasi dalam kerangka Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dengan penekanan pada kolaborasi pusat-daerah dan masyarakat. Pelindungan melalui inventarisasi dan restorasi menjaga keberlanjutan, pengembangan via inovasi memperkaya nilai, serta pemanfaatan untuk ekonomi kreatif memperkuat ketahanan nasional. Hal ini berkontribusi pada pemajuan kebudayaan sebagai investasi masa depan.

Saran mencakup peningkatan pendanaan dari Kemendikbudristek untuk digitalisasi situs, pelatihan masyarakat lokal dalam pengelolaan, dan penelitian lanjutan untuk adaptasi strategi di wilayah Bugis lainnya. Pemerintah daerah Wajo diharapkan menyusun Perda spesifik untuk mendukung implementasi.

Daftar Pustaka

[1]        Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 104.

[2]        A. Rahman, “Sejarah dan Budaya Lokal dari Sulawesi Sampai Bima,” Makassar: UIN Alauddin Press, 2018.

[3]        Direktorat Pelindungan Kebudayaan, “Penguatan Data Objek Pemajuan Kebudayaan,” Jakarta: Kemendikbudristek, 2021.

[4]        M. Syarif and D. Syofiarti, “Strategi Pemajuan Kebudayaan di Indonesia: Tinjauan Literatur,” Acintya J. Penelit. Seni Budaya, vol. 15, no. 2, pp. 224–241, 2023.

[5]        UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,” Paris: UNESCO, 2003.

[6]        R. Hendrik, “Sinkronisasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Yogyakarta,” J. Hukum dan Masy., vol. 10, no. 1, pp. 45–60, 2023.

[7]        I. G. R. Jayantiari, “Optimalisasi Desa Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Bali,” J. Hukum Bali, vol. 8, no. 2, pp. 112–130, 2024.

[8]        R. D. Dienaputra et al., “Inventarisasi Objek Kebudayaan di Cirebon untuk Pembangunan Desa Kreatif,” J. Penelit. Budaya, vol. 12, no. 3, pp. 150–165, 2022.

[9]        S. Aruna et al., “Pengembangan Augmented Reality untuk Pola Kebudayaan Blitar,” J. Teknol. Pendidik., vol. 14, no. 1, pp. 78–92, 2023.

[10]     L. Hakim and S. Hamidah, “Pemanfaatan Kuliner Tradisional sebagai Diplomasi Budaya,” J. Pariwisata dan Budaya, vol. 9, no. 4, pp. 200–215, 2021.